Pertemuan Penyair Nusantara ke XI (PPN XI) di Kudus

Oleh Nik Abdul Rakib Bin Nik Hassan
     Pertemuan Penyair Nusantara kali pertama diadakan di Kota Medan, Indonesia dan Pertemuan Penyair Nusantara bergilir gilir dari Indonesia ke Malaysia, Brunei, Singapura dan Thailand. Kemudian Pertemuan Penyair Nusantara ke XI kembali ke Indonesia sekali lagi.

Dari : Kompasiana.

PPN atau Pertemuan Penyair Nusantara adalah forum tahunan yang lahir dari Pertemuan Penyair Indonesia The 1st International Poets Gathering di Medan pada tahun 2007 dan diadakan secara bergilir di Negara-negara peserta.

Event PPN XI yang akan diadakan di Kudus, Jawa Tengah  pada tanggal 28-30 Juni 2019 ini, akan melibatkan ratusan penyair dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam, dan  Thailand . Dengan rincian 46 penyair dari Jawa Tengah, 32 penyair Nasional, 6 penyair dari Malaysia, 7 penyair dari Singapura, 6 penyair dari Thailand dan 4 penyair dari Brunai Darussalam.

Perlehatan Pertemuan Penyair Nusantara akbar ini sudah diawali sejak bulan oktober 2018 pada saat  menjaring penyair yang akan terlibat dengan acara ini, mulai dari pengumpulan puisi sampai tahap kurasi puisi oleh para kurator yang handal. Peserta dari PPN XI ini adalah para penyair yang puisinya lolos dari meja kurasi. Selain para penyair yang lolos pusinya, perlehatan akan dihadiri oleh para peninjau dari Negara Malaysia dan sejumlah tokoh sastra Indonesia.

Adapun kurator yang berjumlah 10 orang, yakni Ahmadun Yosi Herfanda, Kurnia Effendi, dan Chavchay Syaifullah ( kurator nasional), Mukti Sutarman Espe, Sosiawan Leak dan Jumari Hs ( kurator Jateng ), Mohamad Saleeh Rahamad ( kurator Malaysia), Djamal Tukimin (kurator Singapura), Mahroso Doloh ( kurator Thailand), dan Zefri Ariff ( kurator Brunai Darussalam).

Perlehatan  PPN XI  kali ini mengusung tema "Puisi untuk Persaudaraan dan Kemanusiaan". Menurut Mukti Sutarman Espe sebagai ketua panitia Penyelanggara PPN XI.

" Pertemuan Penyair Nusantara tidak hanya menjadi peristiwa sastra, atau peristiwa budaya rutin tahunan, tapi juga bertujuan untuk menjalin komunikasi antar penyair Nusantara, guna membahas perkembangan sastra dan kebudayaan Nusantara, membuat antologi puisi bersama serta membaca sajak di atas panggung yang sama. Mengusung tema 'Puisi untuk Persaudaraan dan Kemanusian, kami sebagai penyair Kudus sangat bangga Kudus dipercaya menjadi penyelenggara PPN XI tahun ini. Kami harap, acara yang juga didukung oleh Bakti Budaya Djarum Foundation ini dapat memberikan dampak positif bagi para penyair Kudus, serta menghidupkan kembali perkembangan sastra di kalangan masyarakat Kudus".

Bakti Budaya Djarum Foundation berkomitmen untuk terus mendukung perkembangan sastra Indonesia melalui berbagai kegiatan, seperti bekerja sama dengan Yayasan Lontar dalam meluncurkan seri buku ' Modern Library of Indonesia', dan juga mendukung acara tahunan penghargaan kesusastraan Indonesia.

Seperti ' Kusala Sastra Khatulistiwa Award' dan Penghargaan Sastra Litera. Sebagai upaya mengangkat karya Sastra Indonesia ke panggung seni pertunjukan, beberapa yang pernah ditampilkan seperti ' Bunga Penutup Abad', ' Perempuan-Perempuan Chairil' dan yang terbaru dan akan segera digelar adalah ' I La Galigo', sebuah pertunjukan yang diangkat dari Sastra Klasik Bugis.

Pada tahun 2008, Kudus pernah sukses menggelar Kongres sastra Indonesia, dan pada tahun ini kami mendukung kegiatan PPN, sebuah event Sastra Internasional dimana Kudus mendapat kehormatan menjadi tuan rumah.

Kami berharap dengan diselenggarakannya PPN tahun ini, dapat memotivasi para penyair muda Kudus dan sekitarnya untuk terus berkarya dan mencintai sastra Indonesia," Ujar  Renitasari Adrian, Program Director Bakti Budaya Djarum Foundatioan.

Kehadiran penyair dari berbagai daerah di tanah air dan dari negara-negara tetangga diharapkan bisa menviralkan Kudus yang terkenal sebagai Kota Kretek dan Kota Wali menjadi tujuan wisata yang mengesankan.

Tidak hanya tentang kesenian dan budaya Kudus yang eksotis, melainkan juga aneka ragam kulinernya, yang diharapkan dapat mengajak mereka kembali ke kota ini.

Acara pembukaan PPN XI berlangsung di Hotel Gripta Kudus, dimeriahkan oleh kesenian khas Kudus dari kelompok Terbang Papat Menara, musikalisasi puisi oleh kelompok music Sang Swara, dan pembacaan puisi oleh penyair perwakilan negara-negara peserta.

Pada hari kedua, 29 Juni 2019, panitia menggelar seminar  'Sastra dan Kebubudayaan'  dengan menampilkan enam pembicara, yakni Mamam S, Mahayana (Indonesia), Dr. Moh. Saleeh Rahamad (Malaysia), Prof. Zefri Arif ( Brunai Darussalam), Dr. Rakib Bin Nik Hasan ( Thailand), Djamal Tukiman, MA ( Singapura), dan Dr. Tirto Suwondo, M. Hum. (Balai Bahasa Jawa Tengah, Indonesia).

Seminar yang dimoderatori oleh Sihar Ramses Simatupang ini, diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang perkembangan Sastra dan Budaya Nusantara dan membahas isu-isu terkini tentang sastra dan kebudayaan.

Acara dilanjutkan dengan bedah buku antologi berjudul 'Sesapa Mesra Selinting Cinta'  yang berisi karya-karya penyair yang lolos kurasi. Pembicara dalam bedah buku ini adalah Prof. Suminto A. Sayuti yang akan membawakan makalah berjudul " Puisi sebagai Sarana Tegur Sapa Budaya ". Acara akan dimoderatori oleh Dr. Mohammad Kanzunuddin, M. Pd.

Kegiatan PPN XI hari kedua dengan workshop pembacaan puisi yang disampaikan oleh Sosiawan Leak dengan moderator Jimat Kalimasadha.

Peserta workshop ini adalah guru Bahasa Indonesia perwakilan dari SMP, Mts, SMA, MA, dan SMK se-Kabupaten Kudus.

Di hari yang sama, akan berlangsung kegiatan utama yaitu Panggung Penyair Asean. Para penyair akan unjuk kebolehan di atas ' Panggung Penyair Asean' yang digelar di pelataran timur Menara Kudus.

Presiden Penyair Indonesia, Sutardji Calzoum Bachri, bersama Kyai Mustofa Bisri ( Gus Mus), D. Zawawi Imron, Thomas Budi Santoso, dan Sosiawan Leak ikut memeriahkan panggung tersebut.

Selain itu, sejumlah penyair dari Malaysia, Singapura, Thailand, Brunai Darussalam, dan penyair dari berbagai daerah di Indonesia, antara lain Emy Suy, Fikar W. Eda, Taufiq Ikram, Didid Endro, Rini Intama, Warih Wisatsana, Imam Maarif juga terlibat di panggung yang sama.

Pada hari terakhir, peserta akan melakukan wisata budaya ke Menara Kudus untuk berziarah ke makam Sunan Kudus dan melihat dari dekat Menara Kudus yang merupakan situs sejarah simbol akulturasi budaya Hindu dan Islam, simbol toleransi umat beragama, simbol semangat persaudaraan yang dibawa oleh Sunan Kudus, Sayyid Ja'far Shadiq Azmatkhan.

Wisata budaya dilanjutkan dengan mengunjungi Museum Jenang atau yang juga dikenal dengan sebutan Gusjigang X-Building. Di museum tersebut, pengunjung dapat menyaksikan proses pembuatan jenang Kudus, miniature Kudus, dan sejarah Kudus. Secara umum, museum ini memperlihatkan Kudus dan sejarahnya, serta aktivitas perekonomian Kudus

pada masa lampau hingga sekarang.

Penutupan PPN XI dilaksanakan di Museum Kretek Kudus sebagai tempat terakhir rangkaian wisata budaya.

Selama berlangsungnya acara PPN XI di Kudus para peserta akan disuguhi makanan-makanan khas Kudus yang hanya ada di kota Kudus.  Seperti soto kerbau, sate kerbau, lontong tahu, nasi pindang, lenthok tanjung, dan tak lupa mencicipi jenang Kudus. Serta menginap di Hotel Gripta Kudus.

Gajah Mada : Tokoh Kerajaan Majapahit

Oleh Nik Abdul Rakib Bin Nik Hassan
Gajah Mada, nama ini tidak asing lagi bagi orang Indonesia dan juga orang di negara negara serumpun. Tokoh besar inilah yang menjadi kebanggaan seluruh Nusantara. Terdapat banyak buku baik buku sejarah dan sebagainya yang menceritakan ketokohan Gajah Mada. Dan kawan penulis sebagai seorang sastrawan Indonesia juga mengarang  novel tentang Gajah Mada berlatarkan agama Islam. Di sini marilah kita mengenali Gajah Mada dari sebuah artikel yang diambil dari Wikipedia. 

Dan juga terdapat Novel Misteri Gajah Mada Islam, karangan Bapak Viddy Daery

                 Bapak Viddy Daery                   

Biografi Gajah Mada
Gajah Mada (wafat k. 1364) (Hanacaraka: ꦒꦗꦃ​ꦩꦢ ) adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Menurut berbagai sumber mitologi, kitab, dan prasasti dari zaman Jawa Kuno, ia memulai kariernya tahun 1313, dan semakin menanjak setelah peristiwa pemberontakan Ra Kuti pada masa pemerintahan Sri Jayanagara, yang mengangkatnya sebagai Patih. Ia menjadi Mahapatih (Menteri Besar) pada masa Ratu Tribhuwanatunggadewi, dan kemudian sebagai Amangkubhumi (Perdana Menteri) yang mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaannya.

Gajah Mada terkenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa, yang tercatat di dalam Pararaton.[6] Ia menyatakan tidak akan memakan palapa sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Meskipun ia adalah salah satu tokoh sentral saat itu, sangat sedikit catatan-catatan sejarah yang ditemukan mengenai dirinya. Wajah sesungguhnya dari tokoh Gajah Mada, saat ini masih kontroversial.[7] Banyak masyarakat Indonesia masa sekarang yang menganggapnya sebagai pahlawan dan simbol nasionalisme Indonesia[8] dan persatuan Nusantara.

“Pada saka 1213/1291 M, Bulan Jyesta, pada waktu itu saat wafatnya Paduka Bhatara yang dimakamkan di Siwabudha…Rakryan Mapatih Mpu Mada, yang seolah-olah sebagai yoni bagi Bhatara Sapta Prabhu, dengan yang terutama di antaranya ialah Sri Tribhuwanottunggadewi Maharajasa Jayawisnuwarddhani, cucu-cucu putra dan putri paduka Bhatara Sri Krtanagarajnaneuwarabraja Namabhiseka pada waktu itu saat Rakryan Mapatih Jirnnodhara membuat caitya bagi para brahmana tertinggi Siwa dan Buddha yang mengikuti wafatnya paduka Bhatara dan sang Mahawrddhamantri (Mpu Raganatha) yang gugur di kaki Bhatara.”

Demikian bunyi Prasasti Gajah Mada yang bertarikh 1273 saka atau tahun 1351. Sebagai mahamantri terkemuka, Gajah Mada dapat mengeluarkan prasastinya sendiri dan berhak memberi titah membangun bangunan suci (caitya) untuk tokoh yang sudah meninggal. Prasasti itu memberitakan pembangunan caitya bagi Kertanagara. Raja terakhir Singhasari itu gugur di istananya bersama patihnya, Mpu Raganatha dan para brahmana Siva dan Buddha, akibat serangan tentara Jayakatwang dari Kadiri.

Menurut arkeolog Universitas Indonesia, Agus Aris Munandar, agaknya Gajah Mada memiliki alasan khusus mengapa memilih membangunkan caitya bagi Kertanagara daripada tokoh-tokoh pendahulu lainnya. Padahal, selama era Majapahit yang dipandang penting tentunya Raden Wijaya sebagai pendiri Kerajaan Majapahit. kemungkinan besar bangunan suci yang didirikan atas perintah Gajah Mada adalah Candi Singhasari di Malang. Pasalnya, Prasasti Gajah Mada ditemukan di halaman Candi Singhasari. Bangunan candi lain yang dihubungkan dengan Kertanagara, yaitu Candi Jawi di Pasuruan. Candi ini sangat mungkin didirikan tidak lama setelah tewasnya Kertanagara di Kedaton Singhasari.

Menurut Agus, berdasarkan data prasasti, karya sastra, dan tinggalan arkeologis, ada dua alasan mengapa Gajah Mada memuliakan Kertanagara hingga mendirikan candi baginya. Pertama, Gajah Mada mencari legitimasi untuk membuktikan Sumpah Palapa. Dia berupaya keras agar wilayah Nusantara mengakui kejayaan Majapahit. Kertanagara adalah raja yang memiliki wawasan politik luas. Dengan wawasan Dwipantara Mandala, dia memperhatikan daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa. Dengan demikian Gajah Mada seakan meneruskan politik pengembangan mandala hingga seluruh Dwipantara (Nusantara) yang awalnya telah dirintis oleh Kertanegara.

Kedua, dalam masa Jawa Kuno, candi atau caitya pen-dharma-an tokoh selalu dibangun oleh kerabat atau keturunan langsung tokoh itu, seperti Candi Sumberjati bagi Raden Wijaya dibangun tahun 1321 pada masa Jayanegara; dan Candi Bhayalango bagi Rajapatmi Gayatri dibangun tahun 1362 oleh cucunya, Hayam Wuruk. Atas alasan itu, Gajah Mada masih keturunan dari Raja Kertanagara. Setidaknya Gajah Mada masih punya hubungan darah dengan Kertanagara.

Ayah Gajah Mada mungkin sekali bernama Gajah Pagon yang mengiringi Raden Wijaya ketika berperang melawan pengikut Jayakatwang dari Kediri. Gajah Pagon tidak mungkin orang biasa, bahkan sangat mungkin anak dari salah satu selir Kertanagara karena dalam kitab Pararaton, nama Gajah Pagon disebut secara khusus. Ketika itu, Raden Wijaya begitu mengkhawatirkan Gajah Pagon yang terluka dan dititipkan kepada seorang kepala desa Pandakan. Menurutnya, sangat mungkin Gajah Pagon selamat kemudian menikah dengan putri kepala desa Pandakan dan akhirnya memiliki anak, yaitu Gajah Mada yang mengabdi pada Majapahit.

Gajah Mada mungkin memiliki eyang yang sama dengan Tribhuwana Tunggadewi. Bedanya Gajah Mada cucu dari istri selir, sedangkan Tribhuwana adalah cucu dari istri resmi Kertanagara. Dengan demikian, tidak mengherankan dan dapat dipahami mengapa Gajah Mada sangat menghormati Kertanagara karena Raja itu adalah eyangnya sendiri. Hanya keturunan Kertanegara saja yang akan dengan senang hati membangun caitya berupa Candi Singasari untuk mengenang kebesaran leluhurnya itu. Bahkan konsepsi Dwipantra Mandala dari Kertanagara mungkin menginspirasi dan mendorong Gajah Mada dalam mencetuskan Sumpah Palapa.

Tidak ada informasi dalam sumber sejarah yang tersedia saat pada awal kehidupannya, kecuali bahwa ia dilahirkan sebagai seorang biasa yang kariernya naik saat menjadi Bekel (kepala pasukan) Bhayangkara (pengawal Raja) pada masa Prabu Jayanagara (1309-1328). Terdapat sumber yang mengatakan bahwa Gajah Mada bernama lahir Mada, sedangkan nama Gajah Mada  kemungkinan merupakan nama sejak menjabat sebagai patih.

Menurut Pararaton, Gajah Mada sebagai komandan pasukan khusus Bhayangkara berhasil menyelamatkan Prabu Jayanagara (1309-1328) ke desa Badander dan memadamkan pemberontakan Ra Kuti (salah seorang Dharmaputra, pegawai istana yang diistimewakan sejak masa Raden Wijaya). Sebagai balas jasa, dalam pupuh Désawarnana atau Nāgarakṛtāgama karya Prapanca[14] disebutkan bahwa Jayanagara mengangkat Gajah Mada menjadi patih Kahuripan (1319). Dua tahun kemudian, dia menggantikan Arya Tilam yang mangkat sebagai patih di Daha / Kediri. Pengangkatan ini membuatnya kemudian masuk ke strata sosial elitis istana Majapahit pada saat itu. Selain itu, Gajah Mada digambarkan pula sebagai "seorang yang mengesankan, berbicara dengan tajam atau tegas, jujur dan tulus ikhlas serta berpikiran sehat".

Pasca Jayanagara mangkat, Arya Tadah yang merupakan Mahapatih Amangkubhumi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya kepada Ibusuri Gayatri yang menggantikan kedudukan Jayanegara dan menunjuk Patih Gajah Mada dari Daha/Kediri. Gajah Mada sebagai Patih Daha sendiri tak langsung menyetujuinya, tetapi ia ingin membuat jasa terlebih dahulu pada Majapahit dengan menaklukkan Keta dan Sadeng yang saat itu sedang memberontak.

Tribuwana Wijayatunggadewi yang menjadi Rani Kahuripan menjadi pelaksana tugas pemerintahan Majapahit. Bahkan setelah Gayatri meninggal pada 1331, Tribhuwana Wijayatunggadewi tetap sebagai Maharani dari kerajaan Majapahit. Setelah Keta dan Sadeng dapat ditaklukan oleh Gajah Mada, barulah pada tahun 1334, Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih Amangkubhumi secara resmi menggantikan Arya Tadah (Mpu Krewes) yang sudah sepuh, sakit-sakitan, dan meminta pensiun sejak tahun 1329. (Wikipedia)

มาเลเซียกับความสำเร็จในการบริหารจัดการพหุสังคมและวัฒนธรรม : บทเรียนต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดย นิอับดุลรากิ๊บ  บินนิฮัสซัน
   ประเทศมาเลเซีย เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับชายแดนของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นรัฐกลันตันกับจังหวัดนราธิวาส รัฐเปรัคกับจังหวัดยะลา  รัฐเคดะห์กับจังหวัดสงขลา และรัฐเปอร์ลิสกับจังหวัดสตูล  ประเทศมาเลเซีย เป็นประเทศพหุวัฒนธรรม ที่เป็นแบบอย่างให้กับประเทศไทยในการประยุกต์ใช้นโยบายพหุวัฒนธรรมต่อสามจังหวัดชายดนภาคใต้ ผู้เขียนเป็นหนึ่งในทีมวิจัยเกี่ยวกับประเทศมาเลเซีย โครงการที่ 1 ของสกว.  ครั้งนี้ขอเสนองานวิจัยของเพื่อนนักวิจัยในทีมวิจัยโครงการที่ 1 ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

สรุปและเรียบเรียงโดย บุญรัตน์ รัฐบริรักษ์ จากอาจารย์ศุภการ  สิริไพศาล และ อาจารย์อดิศร ศักดิ์สูง, การดำเนินนโยบายสังคมพหุวัฒนธรรมในรัฐเคดาห์และปีนัง ของมาเลเซีย ค.ศ. 1970–2008, กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. และ อาจารย์อับดุรรอฮ์มาน จะปากิยา และคณะโครงการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในประเทศมาเลเซีย:การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมของคนสยามในเขตตูมปัต รัฐกลันตัน, กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552

ประเด็นสำคัญ

   •หลังได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อปี 1957 มาเลเซียต้องประสบปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความแตกต่างกัน คือ ชาวมาเลย์ จีน และอินเดีย ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการปกครองของอังกฤษและได้ประทุขึ้นเมื่อปี 1969 ระหว่างการจลาจลของกลุ่มชาติพันธุ์ ทำให้เกิดความสูญเสียเป็นวงกว้างต่อสังคมมาเลเซีย

  •มาเลเซียตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จนนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้วยการเน้นความเท่าเทียม การกระจายรายได้และลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยนโยบายเศรษฐกิจใหม่เมื่อปี 1970 นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เอื้อให้มาเลเซียประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมในประเทศ เช่น ความอยู่รอดของประเทศ โครงสร้างทางการเมืองการปกครอง บทบาทและการบริหารงานจัดการของท้องถิ่น และการสร้างจิตสำนึกของความเป็นพลเมืองมาเลเซียร่วมกัน

  •ความสำเร็จของมาเลเซียจึงอาจเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับการบริหารจัดการความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

  •ข้อเสนอเชิงนโยบายที่สำคัญต่อการบริหารจัดการพหุสังคมวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงควร 

   (1) กระจายอำนาจการปกครองให้กับจังหวัดชายแดนภาคใต้มากขึ้น 

   (2) สร้างความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่ให้เป็นยอมรับและเข้าใจร่วมกันของประชาชนในพื้นที่ 

   (3) ปรับเปลี่ยนแนวนโยบายในการผสมกลมกลืนให้เป็นไทยโดยละเลยความแตกต่างทางชาติพันธุ์ สังคมและวัฒนธรรม และ     (4) ยอมรับความแตกต่างหลากหลายเชิงชาติพันธุ์ สังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

1.บทนำ

  มาเลเซียสถาปนาเป็นรัฐเอกราชจากอังกฤษเมื่อปี 1957 ปัจจุบันเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาทางเศรษฐกิจจนก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในประเทศกำลังพัฒนาที่พร้อมจะเป็นประเทศพัฒนาในอนาคตอันใกล้ การที่มาเลเซียกลายเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จดังเช่นทุกวันนี้ ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ คือ การบริหารและจัดการความแตกต่างทางชาติพันธุ์ภายในประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ชาวมาเลย์ ชาวจีน ชาวอินเดีย อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ 

หลังจากเหตุการณ์จลาจลทางเชื้อชาติและนำไปสู่การบาดเจ็บและล้มตายของคนในชาติเป็นจำนวนมากเมื่อปี 1969 ดังนั้นมาเลเซียจึงตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติซึ่งมีเชื้อชาติที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนนโยบายสาธารณะทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมให้มีความเท่าเทียม และลดช่องว่างระหว่างเชื้อชาติต่างๆ 

จนสามารถลดความขัดแย้งระหว่างชาติพันธุ์ที่เกิดขึ้น และกลายเป็นพลังสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของมาเลเซียให้เติบโตจนถึงปัจจุบัน ขณะเดียวกันลักษณะโครงสร้างทางการเมือง แนวนโยบายของท้องถิ่นโดยเฉพาะในรัฐกลันตัน 

ซึ่งมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์สูง พรรคการเมืองท้องถิ่นได้นำแนวทางเชิงศาสนามาปรับใช้เพื่อการอยู่ร่วมกันของชาติพันธุ์ต่างๆ ได้อย่างประสบความสำเร็จ

Policy Brief ฉบับนี้นำเสนอปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้มาเลเซียประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการความแตกต่างหลากหลายด้านชาติพันธุ์ในประเทศ และเสนอแนะเชิงนโยบายซึ่งจะเป็นแนวทางให้กับไทยในกรณีการบริหารจัดการความแตกต่างทางชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

2. ความสำเร็จของมาเลเซียเชิงการบริหารจัดการพหุสังคมและวัฒนธรรมความสำเร็จของมาเลเซียในการจัดการความแตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุ์และสังคมวัฒนธรรมมิได้เกิดขึ้นภายในระยะเวลาอันสั้น ก่อนที่กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในมาเลเซียจะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขเช่นทุกวันนี้ มาเลเซียผ่านประสบการณ์ที่ขัดแย้งรุนแรงในทศวรรษที่ 1960 จนนำมาสู่การปรับเปลี่ยนเชิงนโยบาย ก่อนที่จะเกิดความสำนึกการเป็นพลเมืองมาเลย์ร่วมกัน ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย

2.1 ความอยู่รอดของประเทศ     

   ความแตกต่างด้านชาติพันธุ์ในมาเลเซียเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสูงสุดและมีนัยยะด้านความมั่นคงแห่งชาติ เนื่องจากเป็นผลประโยชน์แห่งชาติลำดับแรก (National Interest) ซึ่งคือ ความอยู่รอด (Survival) หากปราศจากคุณค่านี้ ความเป็นรัฐก็มิอาจดำรงอยู่ได้ 

มาเลเซียประกอบด้วยเชื้อชาติหลักคือ ชาวมาเลย์ จีนและอินเดีย ซึ่งการอยู่ร่วมกันดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้นโยบายการปกครองของเจ้าอาณานิคมอังกฤษ โดยให้ชาวมาเลย์มีส่วนในการปกครองทางการเมือง ชาวจีนร่วมมือกับอังกฤษในการประกอบธุรกิจ การค้าการลงทุนและสะสมทุนให้กับเจ้าอาณานิคม และชาวอินเดียเข้ามาในฐานะแรงงานหนักในโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่อังกฤษนำเข้ามา 

ซึ่งระหว่างที่อังกฤษปกครองมาเลเซียก่อนที่จะประกาศเอกราชเมื่อปี 1957 อังกฤษยังสามารถรักษาความสมดุลในการปกครองอยู่ได้ แม้จะเริ่มมีความขัดแย้งทางเชื้อชาติและช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคมที่เพิ่มขึ้น ภายหลังได้รับเอกราชปัญหาเชื้อชาติที่ได้ก่อตัวก่อนหน้านี้ได้ปะทุขึ้นและนำมาสู่การจลาจลและความรุนแรงทางชาติพันธุ์ขึ้นเมื่อปี 1969 ซึ่งก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมและความสูญเสียของคนในชาติอย่างใหญ่หลวง 

ดังนั้นเอง ความอยู่รอดของประเทศมาเลเซียจึงขึ้นอยู่กับชาติพันธุ์ และคำถามที่ว่าจะทำอย่างไรให้มาเลเซียสามารถหลอมรวมความแตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุ์ สังคมและวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่ และสร้างความเป็นรัฐที่เข้มแข้งขึ้นมาได้ รัฐที่เพิ่งสร้างอย่างมาเลเซียในสมัยนั้น จึงต้องหาทางออกและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในขณะนั้นคือ การสร้างนโยบายสาธารณะเป็นครั้งแรก

2.2 นโยบายสาธารณะที่เป็นเจตจำนงทางการเมือง   

    อาจกล่าวได้ว่านโยบายสาธารณะที่เป็นเจตจำนงทางการเมืองเพื่อจัดการกับความแตกต่างหลากหลายของชาติพันธุ์ที่ประกาศใช้เป็นครั้งแรก คือ นโยบายทางเศรษฐกิจใหม่ (New Economic Policy: NEP) โดยตนกู อับดุล ราซัค (Tunku Abdul Razak) นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เมื่อปี 1970 หรือหลังจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ 

สมมติฐานของการเกิดนโยบายดังกล่าวนี้ ก็เพื่อต้องการลดความเหลื่อมล้ำและช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มเชื้อชาติต่างๆ โดยเฉพาะชาวมาเลย์ ที่ถือว่าเป็นเจ้าของดินแดน (Phumibutra) และชาวจีนซึ่งครอบครองกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะการให้สิทธิพิเศษแก่ชาวมลายูในฐานะที่เป็น “ภูมิบุตร” มากกว่ากลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ เช่น การออกนโยบายให้โควตาทางการศึกษา การออกกฎหมายให้เงินกู้เพื่อการลงทุน การกำหนดสัดส่วนหุ้นส่วนการเป็นเจ้าของธุรกิจ 

ซึ่งหวังผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจ  ลดความแตกต่างและความเหลื่อมล้ำทางฐานะและลดช่องว่างทางสังคมซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายและกระบวนการที่รัฐบาลใช้เพื่อจัดระบบความสัมพันธ์ทางเชื้อชาติ ในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าโดยตรงกับกลุ่มผู้สูญเสียผลประโยชน์  โดยเฉพาะกลุ่มนายทุนจีนซึ่งภายหลังคนจีนก็สามารถปรับตัวและประสานผลประโยชน์เข้ากันได้กับกฎเกณฑ์และเงื่อนไขใหม่ของสังคม

2.3 โครงสร้างทางการเมืองการปกครองของมาเลเซีย   

  โครงสร้างทางการเมืองการปกครองเป็นปัจจัยที่สำคัญที่เอื้อให้การบริหารความแตกต่างด้านเชื้อชาติวัฒนธรรมเป็นไปด้วยความราบรื่นและสำเร็จ จะพบว่ามาเลเซียปกครองด้วยระบบสหพันธรัฐ (Federation) ซึ่งให้อำนาจกับรัฐบาลท้องถิ่นของแต่ละรัฐได้ปกครองกันเอง ยกเว้นอำนาจทางการทหาร การต่างประเทศและเศรษฐกิจการคลัง 

ทำให้การบริหารภายในแต่ละพื้นที่มีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละแห่ง โดยมิต้องรอการสั่งการจากรัฐบาลกลางซึ่งอาจมีความล่าช้าและไม่ทันการณ์ ขณะที่นโยบายทางสังคมและวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้นๆ รัฐบาลท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้เอง เนื่องจากการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะมุขมนตรีซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนในพื้นที่ ทำให้ต้องมีการสร้างความนิยมกับประชาชน 

จึงทำให้นักการเมืองท้องถิ่นต้องพัฒนานโยบายให้เป็นที่ยอมรับได้ เพื่อที่จะได้รับเลือกตั้งเข้ามาบริหารท้องถิ่นในสมัยหน้า ขณะเดียวกันโครงสร้างการเมืองระดับชาติ ได้ถูกปกครองโดยพรรค Barisan Nasional ซึ่งปกครองมาเลเซียมาตั้งแต่ปี 1973 ซึ่งเป็นกลุ่มพรรคการเมืองหลายพรรคซึ่งประกอบพรรคการเมืองของชาวมาเลย์ จีน และอินเดีย โดยมีเป้าหมายในการมีจุดร่วมกันทางเชื้อชาติและศาสนาอย่างสงบสุข  ทำให้พรรคการเมืองดังกล่าวผูกขาดการปกครองของประเทศนับตั้งแต่นั้นมา และสร้างแนวทางเชิงนโยบายทางสังคมและวัฒนธรรมที่ต่อเนื่อง

2.4 นโยบายและการบริหารจัดการของรัฐท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

  ปฏิเสธไม่ได้ว่าความสำเร็จของมาเลเซียในการจัดการกับปัญหาชาติพันธุ์ในประเทศมิได้ขึ้นอยู่กับนโยบายทางการเมืองใหญ่แต่เพียงอย่างเดียว การดำเนินการที่เป็นระบบและเป็นรูปธรรมของรัฐท้องถิ่นในการบริหารจัดการความแตกต่างหลากหลายดังกล่าวก็มีส่วนทำให้ชาติพันธุ์ต่างๆสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข     

โดยเฉพาะในรัฐปีนัง และกลันตัน ซึ่งมีการบริหารด้วยผู้นำท้องถิ่นพรรค PAS ที่เน้นแนวทางศาสนาอิสลามและปรับใช้หลักการศาสนาเพื่อดูแลความแตกต่างด้านชาติพันธุ์ จะพบว่าในรัฐปีนัง จุดเด่นของนโยบายอยู่ที่การที่รัฐท้องถิ่นได้ดำเนินนโยบายสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจระดับชาติในการประสานผลประโยชน์ในท้องถิ่น โดยเฉพาะการกระจายรายได้ 

กลุ่มชนชั้นนำของสังคมประสานผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจผ่านการลงทุนร่วมกันในกิจกรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งบริษัท  การลงทุนในโครงการอุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลาง รวมถึงการจัดสรรอำนาจการเมืองท้องถิ่นอย่างสมดุล ทำให้ลดความรู้สึกไม่เท่าเทียมกันระหว่างชาวจีน มาเลย์และอินเดียได้ ในรัฐกลันตัน 

จุดเด่นของการบริหารจัดการอยู่ที่พรรค PAS สามารถดำเนินนโยบายให้กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่รู้สึกผ่อนคลายและสามารถแสดงอัตลักษณ์ของตนเองได้ในเวทีสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การไม่บังคับทางศาสนา ไม่อนุญาตให้เกิดการปะปนกันทางศาสนาและส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของทุกกลุ่มชาติพันธุ์ การดำเนินการที่ผ่านมาของรัฐบาลสร้างความมั่นใจให้กับทุกกลุ่มชาติพันธุ์ และทำให้เกิดการนำเสนอประเพณีและวัฒนธรรมของกลุ่มสู่สาธารณะ กลวิธีสำคัญที่ใช้คือ การเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ โดยผู้บริหารระดับสูงของรัฐ การสนับสนุนงบประมาณ การเป็นสื่อกลางนำเสนอประเพณีและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์สู่ภายในรัฐในโอกาสต่างๆ

2.5 การสร้างจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองของรัฐร่วมกัน       

   มาเลเซียประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างชาติในระยะเวลาอันสั้น ในขณะที่หลายประเทศเกิดใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งตกอยู่ภายใต้การปกครองจากจักรวรรดินิยม ต้องประสบกับปัญหาการจัดการความแตกต่างด้านเชื้อชาติและสังคมวัฒนธรรม และช่องว่างทางเศรษฐกิจ 

แต่มาเลเซียแม้มีปัญหาแต่สามารถแก้ไขและปรับตัวได้ในเวลาเพียงหนึ่งทศวรรษ ปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งคือการหลอมรวมความรู้สึกเป็นเจ้าของประเทศ เป็นพลเมืองของประเทศ การมีสำนึกร่วมทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมร่วมกัน ตัวอย่างที่ชัดเจนในการสร้างจิตสำนึกแห่งความเป็นพลเมืองประเทศร่วมกัน คือ การสร้างจิตสำนึกในรัฐเคดาห์ ผ่านการเชิดชูสถาบันผู้นำ สร้างประวัติศาสตร์พื้นที่ร่วมกันด้วยเครื่องมือที่สำคัญคือการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจทางสังคมอย่างทั่วถึง     โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาที่สามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการหางานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างให้ดีขึ้น

 1.อัตราส่วนของเชื้อชาติในมาเลเซียประกอบด้วย ชาวมาเลย์ร้อยละ 50.4 ชาวจีนร้อยละ 23.7 ชาวอินเดียร้อยละ 7.1 และกลุ่มชาวพื้นเมืองร้อยละ 11 และอื่นๆร้อยละ 7.8 ใน CIA The World Fact Book, “Malaysia”, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/my.html, [Accessed in 25 Dec 2012]

 2.อังกฤษเริ่มมีอิทธิพลในมลายาเมื่อ ค.ศ.1824 ภายใต้สนธิสัญญา Anglo-Dutch Treaty และทยอยยึดครองดินแดนต่างๆของมลายาเมื่อปี 1826 เช่น ปีนัง มะละกา และสิงคโปร์ และค.ศ.1909 อังกฤษได้บีบให้สยามต้องดินแดนให้ประกอบด้วย กลันตัน ตรังกานูและปะลิส

 3.เหตุการณ์จลาจลทางเชื้อชาติเมื่อค.ศ.1969 ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 184 คน และทำให้ชาวจีนที่อาศัยอยู่ในมาเลเซียกว่า 6,000 คน ต้องสูญเสียบ้านและธุรกิจร้านค้าเนื่องจากถูกเผาระหว่างการจลาจล ดู "Malaysia: The Art of Dispelling Anxiety”. Time magazine, 27 August 1965

 4.อับดุล ราซัค บิน ฮุสเซน อัล-ฮัจ (Abdul Razak bin Hussein Al-Haj) เกิดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 1922 และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 14 มกราคม 1976 เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 2 ระหว่างปี 1970-1976 ต่อจากตนกู อับดุล เราะฮ์มาน (Tunku Abdul Rahman)

 5.ศุภการ  สิริไพศาล และ อดิศร ศักดิ์สูง, “การดำเนินนโยบายสังคมพหุวัฒนธรรมในรัฐเคดาห์และปีนัง ของมาเลเซีย ค.ศ. 1970–2008” (กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,2552) น.3

 6.ปัจจุบันพรรค Barisan Nasional ประกอบด้วยพรรคย่อยต่างๆ จำนวน 13 พรรคได้แก่ United Malays National Organization (UMNO) Malaysian Chinese Association (MCA) Malaysian Indian Congress (MIC) Malaysian People's Movement Party (GERAKAN) People's Progressive Party.People's Progressive Party (PPP) Parti Pesaka Bumiputera Bersatu (PBB) Sarawak United People's Party (SUPP) Parti Bersatu Sabah (PBS) Liberal Democratic Party (LDP) Parti Bersatu Rakyat Sabah (PBRS) United Pasokmomogun Kadazandusun Murut Organisation (UPKO)Sarawak Progressive Democratic Party (SPDP) Sarawak People's Party (PRS)

7.พรรค PAS หรือแพนอิสลามมาเลเซีย (Pan-Islamic Malaysia Party) เป็นพรรคนิยมอิสลามที่ใช้แนวทางศาสนาที่ระบุในอัลกรุอาน ซุนนาห์ และฮาดิซ เป็นแนวทางกฎหมายในการปกครอง เป็นคู่แข่งโดยตรงกับพรรค Barisan Nasional ได้รับความนิยมอย่างสูงในตอนเหนือของประเทศ โดยในรัฐตรังกานูและกลันตัน ต่อมาได้รวมเป็นพันธมิตรกับพรรคParti Keadilan Rakyat : PKR, และพรรค Democratic Action Party: DAP ในชื่อแนวร่วม Pakatan Rakyat และในการเลือกตั้งเมื่อปี 2008 แนวร่วม Pakatan Rakyat ได้รับเลือกตั้งในรัฐกลันตัน เคดาห์ เซลังงอและปีนัง 

 3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการบริหารจัดการชาติพันธุ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

   3.1 การกระจายอำนาจการปกครองให้กับจังหวัดชายแดนภาคใต้มากขึ้น แม้ว่ารูปแบบการปกครองของไทยจะเป็นรัฐเดี่ยวที่ไม่สามารถแบ่งแยกอำนาจให้กับเขตต่างๆได้ มีลักษณะรวมศูนย์อำนาจจากส่วนกลาง และแม้จะมีการกระจายอำนาจภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2540 แต่ในทางปฏิบัติอำนาจการปกครองและการบริหารยังคงอยู่ภายใต้ส่วนกลางเป็นหลัก และภายหลังการรัฐประหารเมื่อปี 2549 การกระจายอำนาจไปยังท้องถิ่นมีแนวโน้มหยุดชะงัก เนื่องจากปัญหาทางการเมืองภายใน  

อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาด้านชาติพันธุ์ศาสนาและวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวมาเลย์ที่นับถือศาสนาอิสลามไม่มีความคืบหน้า และยังคงเน้นการแก้ปัญหาโดยการตัดสินใจรวมศูนย์ในกรุงเทพฯ โดยยึดการแก้ปัญหาที่ใช้เครื่องมือทางทหารเป็นหลัก แม้ว่าจะมีการเรียกร้องเพื่อการปกครองตนเองด้วยชื่อต่างๆ เช่น เขตปกครองพิเศษหรือพื้นที่พิเศษ มาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 จนถึงข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ที่เสนอทางออกในการแก้ไขปัญหาให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สมัยรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อย่างไรก็ตามแนวคิดดังกล่าวกลับไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด ดังนั้น ด้วยลักษณะพิเศษในพื้นที่ดังกล่าว รัฐบาลควรศึกษาและทดลองการให้อำนาจปกครองตนเองในรูปแบบการปกครองพิเศษก่อน เพื่อประเมินก่อนที่จะตัดสินใจในระยะยาวในเชิงนโยบายต่อไป

3.2 สร้างความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่ให้เป็นยอมรับและเข้าใจร่วมกันของประชาชนในพื้นที่ปัญหาที่เรื้อรังอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่งผลให้ความรุนแรงยังคงดำรงอยู่อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยสำคัญคือ การสร้างความเข้าใจและบิดเบือนทางประวัติศาสตร์ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ทำให้การรับรู้ที่ส่งผลต่อความเข้าใจประวัติศาสตร์ในพื้นที่คลาดเคลื่อน และไม่สามารถสร้างความรู้สึกในการเป็นพลเมืองของรัฐไทยได้ นอกจากนี้ การศึกษาทางประวัติศาสตร์ของประชาชนในพื้นที่มักเป็นการสื่อสารทางเดียว 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชนอิสลามในพื้นที่ ซึ่งปราศจากการตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้อง รวมถึงวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ที่มีความใกล้ชิดกับผู้นำศาสนาในชุมชน ทำให้การรับรู้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยกับปัตตานีมีความคลาดเคลื่อนสูง ดังนั้น การดำเนินการเพื่อเสริมสร้างชุดความเข้าใจประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จะเป็นการลดความเข้าใจผิด และลดความเสี่ยงในการเพาะสร้างความเกลียดชังต่อรัฐไทย

3.3 ปรับเปลี่ยนแนวนโยบายในการผสมกลมกลืนให้เป็นไทยโดยละเลยความแตกต่างทางชาติพันธุ์ สังคมและวัฒนธรรม แนวคิดหลักของรัฐไทยในการสร้างชาติ (Nation building) ไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ที่เน้นการผสมกลมกลืนให้เกิดความเป็นไทย (Assimilation/Integration approach) ได้ดำเนินมาหลายยุคสมัยจนถึงปัจจุบัน 

โดยแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดหลักในการบริหารชาติพันธุ์ในแนวทางอื่น โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งปฏิเสธแนวทางของรัฐไทยที่เน้นหลักการสำคัญคือ ชาติ ศาสนา(พุทธ) และสถาบันในการสร้างชาติแนวทางผสมกลมกลืน ซึ่งทำให้เกิดการละเลยความแตกต่างทางชาติพันธุ์ สังคมวัฒนธรรมและศาสนา โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวมาเลย์ที่นับถือศาสนาอิสลาม 

ซึ่งมีความแตกต่างในวิถีชีวิต ความเชื่อ ความเป็นอยู่ รวมทั้งภาษาวัฒนธรรม เมื่อชาวมาเลย์มุสลิมถูกบังคับให้ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางเชิงนโยบายที่เน้นการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมความเป็นไทย ทำให้การต่อต้านจากชาวมาเลย์มุสลิมในพื้นที่เป็นสิ่งที่เห็นได้โดยทั่วไปในอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นการปรับเปลี่ยนแนวทางเชิงนโยบายจากการเน้นการผสมกลมกลืนไปสู่ทางเลือกอื่นๆ ที่หลากหลายขึ้น เช่น การมีตัวกลางในการเจรจา การให้สิทธิในการปกครองตนเองบางส่วน หรือการแบ่งสรรอำนาจในการปกครอง เป็นต้น

3.4 ยอมรับความแตกต่างหลากหลายเชิงชาติพันธุ์ สังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การเปิดใจยอมรับความแตกต่างและหลากหลายด้านเชื้อชาติและสังคมวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่เฉพาะรัฐบาล แต่สังคมไทยโดยรวมเป็นสิ่งจำเป็นที่จะนำมาสู่การเข้าใจและสาเหตุแห่งความแตกต่าง เพื่อหาวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข 

เนื่องจากอคติของการที่ไม่เป็นเหมือนกับคนส่วนใหญ่ เช่น ภาษา การแต่งกาย ศาสนา ความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรมและแนวทางในการดำรงชีวิต หากปราศจากการรับรู้และเข้าใจในอัตลักษณ์เฉพาะอย่าง ก็มีแนวโน้มที่จะหวาดระแวงกลัวว่าต่างฝ่ายจะทำลายความเป็นตัวตนของวัฒนธรรมหนึ่งในวัฒนธรรมที่ซ้อนทับกัน ในกรณีที่ความไม่สบายใจ และหวาดระแวงในการแสดงออกของอัตลักษณ์อาจพัฒนาไปสู่ความขัดแย้งด้วยการใช้กำลัง ซึ่งต่างฝ่ายต่างไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ภายใต้สภาวะที่มีความแตกต่างหลากหลาย 

ซึ่งในท้ายที่สุดอาจนำไปสู่ความไร้เสถียรภาพของรัฐในการปกครอง และประกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของปัจเจกชน ซึ่งทุกวันนี้สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เริ่มมีความหวาดระแวงระหว่างคนไทยที่นับถือศาสนาที่ต่างกัน เนื่องมาจากความรุนแรงในพื้นที่ ทำให้สถานการณ์ในพื้นที่มีความยากลำบาก อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลในฐานะผู้กำหนดนโยบายในการดูแลกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยอมรับความแตกต่างและกำหนดรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมในการมีปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่ เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในมาเลเซีย ก็น่าจะมีแนวโน้มที่ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะบรรเทาลงได้ 

8.สาระสำคัญในข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ได้แก่ (1) การใช้กฎหมายอิสลามบางส่วนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (2) ใช้ภาษายาวีเป็นภาษาทางการลำดับที่สองต่อจากภาษาไทย (3) ใช้กองกำลังทหารไม่ติดอาวุธปฏิบัติการในพื้นที และ (4) จัดตั้งศูนย์บริหารยุทธศาสตร์เพื่อสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดู  Boonrat Rattaborirak, Ethnic Conflict Regulation in Southern Thailand, (M.A Dissertation: University of Birmingham, 2010) p.34

 9.ดูรายละเอียดใน Duncan MaCargo, “Thailand's National Reconciliation Commission: a flawed response to the Southern Conflict” Global Change, Peace & Security, (22:1) 2010 pp 75-91

 เอกสารอ้างอิง

ศุภการ  สิริไพศาล และ อดิศร ศักดิ์สูง (2552) การดำเนินนโยบายสังคมพหุวัฒนธรรมในรัฐเคดาห์และปีนัง ของ

มาเลเซีย ค.ศ. 1970–2008 กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

10.John McGarry and Brendan O’Leary,‘Introduction: The macro-political regulation of ethnic conflict’, in John McGarry and Brendan O’Leary (eds.)The Politics of Ethnic Conflict Regulation: Case Studies of Protracted Ethnic Conflicts (London: Routledge, 1993), ระบุวิธีการในการบริหารจัดการความขัดแย้งด้านชาติพันธุ์ 8 ประเภทและประยุกต์ทฤษฏีดังกล่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก ได้แก่ (1) การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Genocide) (2) การบังคับให้ย้ายถิ่นฐานขนาดใหญ่ (Force mass population transfers) (3) การแบ่งประเทศและหรือการแบ่งแยกดินแดน (การกำหนดใจตนเอง) Partition and/or Succession (Self determination) (4) Integration and/or Assimilation การรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียว และหรือ การผสมกลมกลืน (5) การควบคุมชาติพันธุ์ (Hegemonic control) (6) การใช้ผู้แทนไกล่เกลี่ย (การแทรกแซงโดยฝ่ายที่สาม) (Arbritration)/ Third party intervention (7) การกระจายอำนาจให้ปกครองตนเองแบบสหพันธรัฐ (Cantonization and/or Federation) และ (8) การแบ่งสรรอำนาจให้ปกครองตนเอง (Consociationalism or Power sharing )

 11.ดู Boonrat Rattaborirak, Ethnic Conflict Regulation in Southern Thailand, (M.A Dissertation: University of Birmingham, 2010) pp.1-45

 อับดุรรอฮ์มาน จะปากิยา และคณะ (2552)

 โครงการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในประเทศมาเลเซีย:การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมของคนสยามในเขตตูมปัต รัฐกลันตัน, กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

CIA The World Fact Book, “Malaysia”, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/my.html,[Accessed in 25 Dec 2012]

Duncan MaCargo,(2010) “Thailand's National Reconciliation Commission: a flawed response to the Southern Conflict” Global Change, Peace & Security, (22:1)

"Malaysia: The Art of Dispelling Anxiety”. Time magazine, 27 August 1965

McGarry J. and O’Leary B.(1993)

‘Introduction: The macro-political regulation of ethnic conflict’, in John McGarry

and Brendan O’Leary (eds.) The Politics of Ethnic Conflict Regulation: Case Studies of Protracted Ethnic Conflicts”, London: Routledge.

Rattaborirak B. (2010) Ethnic Conflict Regulation in Southern Thailand, M.A Dissertation: University of  Birmingham.